rastama.id -Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pihak penegak hukum menindak tegas pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan distribusi MinyaKita.
“Hukuman berat pastikan agar memberikan efek jera dan tidak ada celah bagi praktik serupa di masa depan,” kata Puan
takaran hingga peredaran MinyaKita palsu pasaran terjadi karena kurangnya pengawasan yang bisa pergunakan oknum tak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan.
“Kasus ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik pemalsuan terjadi. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kurang maksimalnya sistem pengawasan yang memungkinkan pelaku memalsukan isi MinyaKita tanpa terdeteksi sejak awal,” katanya.
takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin tingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat.
jika Pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun.
“Jika hanya pelaku tingkat bawah masuk proses hukuman , sedangkan pihak besar lolos dari tanggung jawab, keadilan tidak benar tegak. tuturnya.
MinyaKita adalah program Pemerintah yang bertujuan menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat sehingga jika dimanipulasi maka dampaknya sangat merugikan.
Dia juga mengingatkan peredaran MinyaKita palsu khawatirkan berdampak pada kesehatan masyarakat.
“Negara harus memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak terjadi korbankan hanya karena lemahnya pengawasan,” ucapnya.
Untuk mencegah kasus serupa berulang, dia pun meminta Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ikut terlibat dalam pengawasan dan inspeksi MinyaKita secara berkala.
“BPOM harus meningkatkan pengawasan dan inspeksi berkala terhadap produk pangan Semua produksi. Termasuk harus juga cek merek-merek minyak goreng lainnya, dan tentunya DPR akan ikut serta mengawasi demi memastikan masyarakat tidak merugikan lagi,” ujarnya.